BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terus membuktikan komitmen tanpa henti dalam menghadirkan infrastruktur prima bagi masyarakat. Tidak tanggung-tanggung, pada Tahun Anggaran 2025 ini, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar langsung tancap gas merealisasikan 361 paket pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan yang tersebar di seluruh pelosok Jawa Barat.
Langkah agresif ini merupakan pengejawantahan nyata dari visi besar "Jabar Juara Lahir Batin" yang menitikberatkan pada konektivitas wilayah sebagai kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah memastikan bahwa jalan-jalan provinsi yang menjadi urat nadi logistik dan pariwisata akan mendapatkan perlakuan istimewa melalui pemeliharaan berkala (overlay) dan penggantian jembatan kritis.
Anggaran Fantastis Rp 2,2 Triliun Demi Rakyat
Sebagai bukti keseriusan pemerintah yang tidak main-main, alokasi anggaran yang digelontorkan tahun ini mencapai angka fantastis, yakni Rp 2,2 Triliun. Peningkatan anggaran yang signifikan ini menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Barat menempatkan kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran mobilitas warga sebagai prioritas utama yang tidak bisa ditawar.
"Kami tidak ingin setengah-setengah. Instruksi Pak Gubernur sangat jelas: pastikan tidak ada lagi lubang yang membahayakan rakyat. 'Jalan Mulus' bukan sekadar slogan, tapi hak dasar masyarakat yang wajib kami penuhi tahun ini dengan kualitas terbaik."
— Kepala Dinas Bina Marga Jabar
Terobosan E-Katalog 2025
Respon Cepat Unit Reaksi Cepat (URC)
Selain mengebut proyek-proyek strategis berskala besar, Pemprov Jabar juga mengoptimalkan fungsi pelayanan publik melalui Unit Reaksi Cepat (URC) yang tersebar di 6 wilayah UPTD. Tim elit ini disiagakan 24 jam penuh untuk menangani kerusakan ringan seperti lubang jalan (potholes) dan pembersihan drainase dalam waktu super cepat, yakni kurang dari 1x24 jam setelah laporan masyarakat masuk.
Dengan strategi yang terukur, inovasi lelang dini, dan dukungan anggaran yang sangat memadai, Pemprov Jabar optimis target kemantapan jalan provinsi di atas 95% akan tercapai paripurna pada akhir tahun 2025. Ini adalah kado manis pemerintah bagi kelancaran mobilitas dan peningkatan ekonomi seluruh warga Jawa Barat.
